Archive for April 2011

Dumai

Kamis, 28 April 2011
Posted by ridhohidayat
KOTA DUMAI

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan situasi mengarah ke arah Selatan pantai Pulau Rupat dengan kondisi topografi datar. Setiap tahun Kota Dumai mengalami iklim yang berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan rata-rata curah hujan antara 200-300, dengan dua musim, yakni musim kemarau dari Maret ke Agustus dan musim hujan dari September ke Februarid dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 24°-33° C.

Kota Dumai dengan jumlah penduduk sebanyak 230.191 jiwa merupakan salah satu kota pelabuhan paling strategis di Provinsi Riau. Sebagai pintu gerbang di pantai timur Sumatera, pelabuhan Dumai berperan penting dalam melayani aktifitas ekspor impor barang dan penumpang domestik maupun manca negara seperti Malaka Malaysia. Pelabuhan ini terdiri dari 9 unit, empat diantaranya dikelola oleh perusahaan minyak "Chevron" dan 5 unit dikelola oleh Pemerintah. Saat ini aktifitas ekspor impor menghasilkan uang sebanyak US$. 5.770,13 juta per tahun.

Saat ini sebuah kota yang berkembang pesat, Dumai telah dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik seperti sarana transportasi (Jalan Raya, Pelabuhan dan Bandar Udara), Listrik, Perbankan, Layanan Telekomunikasi Canggih (termasuk Telepon Selular dan Jaringan Internet).

Dalam rangka meningkatkan fasilitas dan pelayanan terhadap pelaku bisnis dan masyarakat umum, pemerintah Kota Dumai telah mendirikan Kantor Pelayanan Terpadu dibawah koordinasi Kantor Penanaman Modal Kota Dumai dengan tujuan penghematan biaya, waktu dan prosedur pelayanan perizinan. Kantor ini berfungsi mempermudah dan mempercepat urusan perizinan

Meranti

Posted by ridhohidayat
Kab. MERANTI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Susilo Bambang Yudoyono secara resmi melantik enam bupati dan satu walikota daerah pemekaran, Selasa (26/05/2009) ini di Jakarta . Salah satu yang menjabat bupati daerah pemerkan baru tersebut adalah Drs Syamsuar untuk Plt Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Pelantikan yang berlangsung di Kantor Menteri Dalam Negeri itu secara langsung juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, Asistem I Setdaprov Riau Abdul Latif, Asisten III M Ramli Walid.

Mendagri Mardiyanto dalam amanatnya mengatakan, pemekaran wilayah diharapkan akan meningkatkan segala percepatan pembangunan, pemerataan pembbangunan serta pelayanan yang selama ini dikeluhkan akan tercapai. Sehingga pejabat yang telah dilantik ini kiranya mampu memanfaatkan tugas tersebut dengan baik.

Selain itu, Mendagri pun menekankan dua tugas utama yang harus dijalankan oleh para penjabat yang baru itu, yakni menjalankan tugas pemerintahan dan menyiapkan pelaksanaan Pilkada pada pemilihan kepala daerah definitif. Karena itu deadline setahun yang diberikan Mendagri tersebut terhadap para penjabat, harus benar dilaksanakan.

Sementara ditempat yang sama, Wagubri HR Mambang Mit seusai pelantikan, tampak memberikan ucapan selamat terhadap Penjabat Bupati Meranti, Syamsuar. Pada kesempatan itu, Mambang mengharapkan kepada Syamsuar kiranya mampu menjalakan roda pemerintahan yang kini telah diembannya, sebagaimana pula yang telah dipesankan Mendagri

ROHIL

Posted by ridhohidayat
Kab. ROKAN HILIR

Dengan kawasn perairan yang sangat potensial, Kabupaten Rokan Hilir memiliki beraneka ragam potensi di sektor perikanan antara laih Ikan Patin, Udang, Kerang Cumi-cumi dan jenis makanan laut lainnya seperti Penyu Hijau, Tiram, Siput dan Rumput Laut.
 
Informasi Umum

Kabupaten Rokan Hilir menempati wilayah dengan luas 8,961,43 km² atau 896,142.93 ha, berada pada posisi 1°14´ - 2°45´ LU dan 100°17´ - 101°21´ BT dan berbatas dengan daerah sebagai berikut:
Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
Selatan : Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Rokan Hulu
Barat : Provinsi Sumatera Utara
Timur : Kota Dumai

Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibu Kota "Bagan Siapi-api" terletak disebelah timur Sungai Rokan. Tempat ini merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau Sumatera. Hasil produksinya seperti Ikan Asin dan Udang diekspor keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota lain yang berperan penting di kabupaten ini adalah bagan Batu yaitu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa sungai yang mengalir di kabupaten ini berperan penting sebagai sarana transportasi untuk perekonomian rakyat. Sungai Rokan merupakan sungai terpanjang dengan panjang 350 km.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki iklim tropis dengan jumlah curah hujan 1.808,5 mm/tahun dan temperatur udaranya berkisar pada 24°-32°C. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari s/d bulan Agustus. Sementara musim hujan terjadi pada bulan September s/d Januari dengan jumlah rata-rata hujan 69 hari, curah hujan tertinggi adalah di Kecamatan Bangko, yaitu 2.710 mm/tahun dan curah hujan terendah di Kecamatan Tanah Putih dengan jumlah 1.443,8 mm/tahun. (BPS, 2006).

Menurut hasil sensus 2006, jumlah populasi Kabupaten Rokan Hilir adalah 421.310 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata adalah 48,33 jiwa/km².

Lebih dari 50% ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, khususnya dari bagian sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan. Sektor lain yang memberikan kontribusi besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, khususnya pada sektor perdagangan.
Sejak berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mencoba untuk mempersiapkan sarana dan infrastruktur baru seperti:

  • Transportasi Darat (1.828 km mudah diakses dengan kendaraan roda empat)
  • Transportasi Udara (4 pelabuhan ekspor-impor), pada 4 lokasi yaitu; Bagan Siapi-api, Panipahan, Tanjung Lumba-lumba dan Sinaboi
  • Listrik - 26 unit pembangkit listrik tenaga diesel dengan total kapasitas 29.372.616 kWH
  • Telekomunikasi (telepon rumah, telepon genggam dan internet)
  • Fasilitas Kesehatan (3 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu)
  • Air bersih, dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) dengan jumlah volume 9.840 m³
  • Fasilitas pendukung; Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal), Akomodasi (Hotel dan Fasilitas Pemondokan)

Rohul

Posted by ridhohidayat
Kab. ROKAN HULU
Lebih dari 50% daerah ini berasal dari sektor perkebunan dan pertanian. Pertanian meliputi lahan seluas 302.055,69 Ha, berupa areal ladang dan persawahan. Pada tahun 2006 Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,2% tanpa Migas dan 6,62% termasuk Migas.
Informasi Umum

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 7.229,78 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 100°50´ - 101°52´ BT dan 0°15´ - 1°30´ LU, berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, Sumatera Utara
Selatan : Kabupaten Kampar
Barat : Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat
Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 14 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu Kota Kabupaten berada di Kota Pasir Pengaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi "Kota Pakanbaru". Sementara kota penting lainnya adalah Kota Ujung Batu.

Dengan mengusung visi "Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Riau 2020", Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi dan mempermudah para investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Beberapa fasilitas/ infrastruktur yang telah tersedia di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari transportasi darat (Terminal Penumpang dan Jaringan Jalan), sebuah lapangan terbang (dengan landasan terbang sepanjang 1.200 m dan lebar 30 m), Listrik dengan kapasitas terpasang 300 KWH, Telekomunikasi (telepon kabel, telelpon selular dan internet), Air bersih, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik), dan Perbankan (Bank Nasional dan Daerah).

KUANSING

Posted by ridhohidayat
Kab. KUANTAN SINGINGI

Sebagian besar daerah-daerah di Kabupaten Kuantan Singingi berfungs sebagai sentra perkebunan Karet dan perkebunan Kelapa Sawit. Disamping itu, di sektor pertanian daerah ini juga memproduksi beraneka ragam komoditi antara lain Padi, Sayur-sayuran, dan buah-buahan seperti Jeruk, Rambutan, Mangga, Pisang dan lain-lain.
 
Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0 °00´ LU - 1°00´ LS dan 101°02´ BT - 101°55´ BT dengan wilayah seluas 5.202,16 km². Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi adalah Taluk Kuantan.

Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kota Pekanbaru adalah 115,90 km. Iklim daerah kabupaten ini adalah tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6° C - 36,5° C dan suhu udara minimum berkisar antara 19,2° C - 22,0° C.

Pada tahun 2006, jumlah curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 1.617 mm/tahun. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 245 mm. Sementara jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 49 mm dan jumlah hari terjadi hujan dalam setahun adalah 120 hari.
Berikut ini batasan-batasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi:

Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
Selatan : Provinsi Jambi
Barat : Provinsi Sumatera Barat
Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi kedalam 12 kecamatan, 11 kelurahan dan 198 desa. Jumlah penduduk Kuantan Singingi berdasarkan sensus penduduk tahun 2006 adalah 249.606 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk adalah 47,98 jiwa/km².

Penduduk di kabupaten ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian (68.43%), sisanya bekerja pada sektor perdagangan (13.14%), sektor industri (6,55%), sektor jasa (5,60%), sektor transportasi dan komunikasi (2,99%), sektor konstruksi (2,30%), sektor pertambangan, listrik, gas dan air (0,68%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi tanpa Migas cenderungmeningkat. Pada tahun 2003 jumlah PDRB tanpa Migas adalah Rp. 1,8 triliun. PDRB tanpa Migas tahun 2004 adalah Rp. 1,9 triliun dan pada tahun 2005 PDRB tanpa Migas adalah Rp. 2,1 triliun (Sumber BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2007).

Sebagai salah satu kabupaten diantara kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur yang telah tersedia saat ini antara lain:
  • Jaringan jalan (1.620,69 km, terdiri dari 329,54 km kondisi jalan bagus, 576,69 km kondisi jalan sedang dan 714,46 km kondisi jalan rusak)
  • Jaringan listrik dengan kapasitas terpasang 4,180 MVA (masih sangat kecil jika dibandingkan kebutuhan masyarakat energi listrik yaitu 45,752 MVA)
  • Jaringan telekomunikasi dan pos (telepon kabel, telepon selular, dan saat ini telah tersedia jaringan internet)
  • Air bersih, dikelola oleh PDAM dibeberapa kecamatan dengan kapasitas volume 483.804 m3
  • Pelayanan kesehatan, RSUD 1 unit, Puskesmas 16 unit, Puskesmas Pembantu 63 unit dan 4 dokter spesialis, 37 dokter umum, 15 dokter gigi
  • Perbankan, BNI, BRI, Bank Riau, BPR dan ATM
  • Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, Institut

Bengkalis

Posted by ridhohidayat
Kab BENGKALIS


Berada pada jalur pelayaran Internasional tersibuk di dunia, yakni Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis juga memainkan peranan penting didalam Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Informasi Umum

Kabupaten Bengkalis terletak dibagian Pantai Timur Pulau Sumatera. Secara geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa pulau dengan garis pantai terpanjang di Riau dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka dengan keindahan alam lautnya. Kabupaten ini meliputi wilayah teritorial 12.044,23 km² dengan perbatasan sebagai berikut:

Utara : Selat Malaka
Selatan : Kabupaten Siak
Barat : Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir
Timur : Karimun dan Kabupaten Pelalawan

Dibidang struktur pemerintahan, Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi 13 daerah Kecamatan. Adapun daerah Kecamatan adalah Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau, Pinggir, Merbau, Rupat, Rupat Utara, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, dan Rangsang Barat.

Hampir 85% dari topografi daerah ini adalah rendah dan hutan tropis, dengan ketinggian rata-rata 2-6.1 meter diatas permukaan laut dan sebagian besar tipe tanah adalah Organosol, sejenis tanah yang mengandung banyak substansi Organik. Kabupaten ini memiliki sungai-sungai, tasik, 26 pulau besar dan kecil.

Kabupaten Bengkalis memiliki suhu tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur berkisar antara 26° C - 32° C. Musim penghujan biasanya datang dari bulan September-Januari dengan rata-rata curah hujan antara 809-4.078 mm/tahun. Musim kemarau biasanya datang dari bulan Februari hingga Agustus.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2007 bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2006 tercatat sebanyak 708.363 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 62 juta jiwa/km². Sekitar 58,81% dari penduduk bekerja di sektor pertanian dan sektor lainnya seperti pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, layanan transportasi dan aktifitas lainnya.

Sebagai daerah yang terletak pada bagian paling luar Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis telah dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang semakin baik. Adapun fasilitas yang telah ada di Kabupaten Bengkalis antara lain: Transportasi Darat (Jaringan Jalan Raya sepanjang 2,172,670 km²), Transportasi Laut (Pelabuhan dan Fasilitas RORO kapasitas 20-25 kendaraan Roda Empat), dan Transportasi Udara (Bandara di Kec. Bukit Batu), Listrik, Air Bersih, Jaringan Telekomunikasi, Perbankan, dan Akomodasi (Hotel/ Penginapan)di Kota Bengkalis, Selat Panjang, Duri, Sungai Pakning, dan Tanjung Lapin.

INHU

Posted by ridhohidayat
Kab. INDRAGIRI HULU


Kabupaten Indragiri Hulu adalah salahsatu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa dekade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian.

Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU-1-20´ LS dan 102-10´ BT - 102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2006 adalah 2,520.8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu :

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
Timur : Kabupaten Indragiri Hilir
Utara : Kabupaten Pelalawan
Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktifitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. kabupaten ini dibagi kedalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan.

Hingga tahun 2006 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa engan rata-rata keadatan penduduk 38.47 jiwa/km². Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme.

Sektor yang paling menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan 67,77%, perdagangan 2.43%, industri 12,54% dan sektor lainnya adalah 17,29%.

Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini meliputi jaringan jalan dengan panjang 1.590,62 km, Pelabuhan Sungai di Kecamatan Kuala Cenaku, 21 km dari Rengat, dapat menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160. Menurut rencana di masa depan. Lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar.

Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini antara lain listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa Pos, jaringan telepon, Perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar di beberapa kota seperti Rengat, Rengat Barat, Air Molek, Siberida dab Peranap.

INHIL

Posted by ridhohidayat
Kab. INDRAGIRI HILIR


Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota Tembilahan adalah sebuah daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Indonesia bahkan di dunia yang terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Daerah ini terkenal dengan julukan "Negeri Seribu Parit" karena daerah ini terdiri dari perairan, sungai, rawa-rawa, dan perkebunan kelapa yang dipisahkan oleh ribuan parit.
Informasi Umum

Secara geografis daerah ini berada pada 0°36´ LU, 1°07´ LS dan antara 102°32´ dan 104°10 BT, dengan luas daerah 13.798,37 km², lautan 6,318 dan perairan umum 888,97 km² yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi
Selatan : Kabupaten Pelalawan
Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
Timur : Kabupaten Kepulauan Kepri

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 647.512 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku/ etnik, seperti Banjar dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, dan Melayu dari Jambi. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir bersandar pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan aktifitas bisnis/ sumber kehidupan, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 69.01% sektor pertanian, 8.58% pelayanan, 7.74% perdagangan, 1.54% industri dan yang lain-lain 1.54%. Luas areal untuk sektor pertanian adalah 38.181 Ha, sementara sektor perkebunan memiliki lahan seluas 607.708 Ha.
Kabupaten Indragiri Hilir memiliki iklim tropis basah, dengan curah hujan tertinggi 1.300 mm. Musim penghujan tiba pada bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau tanpa hujan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan menimbulkan masalah dalam memperoleh air bersih , irigasi dan lain-lain. Arus angin sepanjang tahun merupakan angin utara dan angin selatan. Sepanjang musim angin utara, gelombang dan pasang relatif tinggi hingga mampu membawa air asin ke arah hulu sungai.

Secara umum kondisi tanah terdiri dari tanah gambut dan rawa-rawa yang sangat cocok untuk perkebunan kelapa hybrida, itulah sebabnya Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai lumbung kelapa di Provinsi Riau bahkan di Indonesia. Posisi Indragiri Hilir yang strategis memainkan peranan penting untuk perkembangan daerah dimasa depan karena daerah ini didukung oleh 2 pelabuhan laut yang diperuntukkan bagi aktifitas ekspor lintas batas yaitu Pelabuhan Sungai Guntung dan Kuala Enok.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung kelancaran aktifitas dunia usaha, pemerintah daerah telah membangun beberapa fasilitas dan infrastruktur. Adapun fasilitas yang telah tersedia di daerah ini merupakan; transportasi darat (dapat diakses oleh kendaraan roda 4), transportasi udara (Bandara Baru di Sungai Salak/ Tempuling, yang akan segera dioperasikan), transportasi laut (Pelabuhan), dibangun di 3 (tiga) lokasi: Kuala Enok, Sungai Guntung, dan Kuala Gaung. Jaringan listrik disupplai di 32 cabang dengan total kapasitas (49.986.196 KWH), Telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular dan internet), Fasilitas Kesehatan (1 Rumah Sakit gawat darurat 24 jam & Puskesmas di setiap Kecamatan), supplai air bersih dikelola PDAM, kapasitas 125 1/detik di 7 Ibu Kota Kecamatan, dan fasilitas pendukung lainnya; Perbankan (Bank Nasional & Daerah), Akomodasi (Hotel & penginapan).

Unit Pelayanan Terpadu

Pendirian Unit Pelayanan Terpadu pada pokoknya ditujukan bagi perbaikan pelayanan dan fasilitas masyarakat dalam urusan perizinan dan juga upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi aktifis dunia usaha/ bisnis.

SIAK

Posted by ridhohidayat

KABUPATEN SIAK






Potensi unggulan daerah ini adalah sektor pertambangan, yaitu pertambangan Minyak Bumi, bahkan aktifitas pengolahan minyaknya memberikan hasil terbesar bagi negara. Sementara potensi pada sektor pariwisatanya adalah peninggalan masa lalu Kerajaan Siak Sri Indrapura yang telah berhasil menjadi Kerajaan Melayu terbesar di zamannya.

Informasi Umum

Kabupaten Siak merupakan daerah beriklim tropis basah yang relatif tinggi dan rata-rata curah hujan mencapai 991/tahun.

Suhu setiap bulan antara 27.5°C dengan kelembaban 88.9% dan rata-rata sinar matahari 44.4%.
Kabupaten ini meliputi wilayah seluas 8.233,57 km²; dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Daerah ini berada pada posisi 1°16´30" LU dan 100°54´21" - 102°54´21" dan 102°10´59" BT dengan batas-batas wilayah:

Utara    : Kabupaten Bengkalis
Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
Barat   : Kota Pekanbaru
Timur  : Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan

Kabupaten Siak memiliki potensi yang sangat strategis mengingat daerahnya berada di wilayah Segi Tiga pertumbuhan Ekonomi "SIJORI" Singapur Johor Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle). Dengan jarak hanya 150 km dari Singapura, Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi relokasi industri dan layanan perdagangan internasional.

Dibidang administrasi pemerintahan, Kabupaten Siak dibagi kedalam 13 kecamatan dan 15 desa/ kelurahan.
BPS Provinsi Riau mencatat bahwa penduduk Kabupaten Siak tahun 2006 berjumlah 302.182 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 36,70 jiwa/km. Berkaitan dengan potensi ketenaga kerjaan, survei nasional tentang sosial ekonomi mengungkapkan bahwa angkatan kerja usia 15-64 tahun berjumlah 174.184 jiwa atau 62.22% dari jumlah penduduk dengan penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata 14.88%.

Semenjak menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Siak dengan aktif meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya. Fasilitas/ infrastruktur yang telah tersedia di daerah ini meliputi transportasi darat (kondisi jalan baik/ bus dan mini bus), transportasi air (pelabuhan, ferry cepat dan kapal motor), jasa telekomunikasi (telepon, telepon selular dan internet), Perbankan (Nasional dan Bank Lokal).

Disamping itu telah ada pula fasilitas penting lain seperti Pusat Pelayanan Kesehatan, Sekolah (Negeri/ Swasta) dan perkantoran Militer dan Kepolisian.

Pelalawan

Posted by ridhohidayat
Kab. PELALAWAN


Sebagai daerah kabupaten terdekat dengan Ibu Kota Provinsi, Pelalawan menjadi semakin dikenal dengan posisinya yang strategis di jalur lintas Sumatera, kesibukan aktifitas ekonomi, dan kesuburan daerah pertaniannya. Sebagian besar aktifitas ekonomi Kabupaten Pelalawan didukung oleh sektor perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kertas.
Informasi Umum
Secara geografis, Kabupaten Pelalawan meliputi wilayah teritorial dengan luas 12.404,14 km², terletak pada 1°25´ LU, 0 °20´ LS dan antara 100°42´ BThingga 103°28´ BB dan berbatas dengan daerah sebagai berikut:
Utara : Kabupaten Siak dan Bengkalis
Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi
Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
Timur : Kabupaten Karimun dan Pulau Riau
Kabupaten Pelalawan tersebar disepanjang Sungai Kampar bagian hilir dengan karakter wilayah dataran rendah, termasuk pulau endapan yang terdapat di Kecamatan Kuala Kampar, dengan rasio ketinggian kurang dari 200 meter diatas permukaan laut. Daratannya dibelah oleh sungai besar; Sungai Kampar yang bermuara ke Selat Malaka, yang mana sungai tersebut dapat berfungsi sebagai sarana perhubungan, irigasi, dan sumber air minum. Pada beberapa tempat, daratannya dengan kondisi berbukit dan bergelombang terdiri dari orgonosal, yaitu jenis tanah yang mengandung bahan organik. Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22° C sampai 32° C dan kelembaban udara dengan rata-rata 80-88% dan curah hujan rata-rata 2.598 m²/tahun.
Kabupaten Pelalawan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci dibagi menjadi 12 daerah Kecamatan, 106 Desa dan 13 daerah Kelurahan.
Berdasarkan data statistik terbaru, populasi penduduk Kabupaten Pelalawan berjumlah 253.308 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 20,42 jiwa/km² yang terdiri dari masyarakat Pesisir, Petalangan dan pendatang dari daerah lain. Penduduk Kabupaten Pelalawan sebagian besar (65%) bekerja disektor pertanian dan 35% bekerja diberbagai bidang pekerjaan, seperti Pegawai Negeri, perdagangan, buruh dan lain-lain.
Sebagaimana daerah-daerah lainnya, Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah pertumbuhan ekonomi yang tergolong cepat. Dalam rangka mengakomodir lajunya pertumbuhan disegala sektor, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara berkesinambungan melakukan pembangunan dibidang fasilitas dan infrastruktur.
Kabupaten Pelalawan dapat dengan mudah dijangkau melalui transportasi darat, laut dan udara. Adapun fasilitas dan infrastruktur lain yang sudah tersedia di Kabupaten ini adalah jaringan listrik, jaringan Pos dan Telekomunikasi, Perbankan dan sarana kesehatan.
 No.
 FASILITAS KESEHATAN
 UNIT JUMLAH
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 RS Umum Daerah (RSUD)
 RS Swasta
 Poliklinik
 Balai Pengobatan
 Puskesmas
 Puskesmas Keliling
 Posyandu
 Dokter
 Klinik Bersalin
 2
 1
 1
 1
 38
 15
 177
 108
 3

Kampar

Posted by ridhohidayat
KABUPATEN KAMPAR
Dengan kawasan perkebunan yang mencapai 374.148.5 Ha, Kabupaten Kampar dikenal sebagai daerah sentra perkebunan sawit di Provinsi Riau (279,757 ha). Disamping itu, daerah ini juga mempunyai ratusan potensi sungai yang berguna sebagai media transportasi, sumber air bersih, dan kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan.

Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Kampar berada pada posisi 100°28´30" - 101°14´30" BT dan 01°00´40" LU hingga 00°28´30" LS, dengan wilayah seluas 10.928,20 Km² atau sekitar 11.62% dari luas wilayah Provinsi Riau. Daerah ini memiliki iklim tropis dengan rata-rata suhu berkisar antara 22º C - 31º C. Kabupaten ini berbatas dengan daerah-daerah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Siak dan Pekanbaru
Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Sumatera Utara
Timur : Kabupaten Siak dan Pelalawan

Secara administrasi, Kabupaten Kampar dibagi kedalam 20 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk ± 555.146 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk adalah 50,78 jiwa per km². Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layana telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet). Jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³, dan layana Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal).

Pekanbaru

Posted by ridhohidayat
KOTA PEKANBARU






Kota Pekanbaru Ibu Kota Provinsi Riau berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, transportasi, dan juga peluang bisnis dan Investasi yang cukup menjanjikan. Sebagai bukti bahwa Pekanbaru sebagai kota peluang masa depan, akhir-akhir ini telah hadir dua konsulat negara asing dari Malaysia dan Singapura membuka kantor mereka di kota ini

INFORMASI PEKANBARU

Kota Pekanbaru berada hampir di tengah Pulau Sumatera atau pada posisi Timur jajaran Bukit Barisan. Total wilayah kota ini adalah 633,01 km dengan ketinggian 5-50 m diatas permukaan laut dan memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 23°C-33°C.

Secara Geography, Kota Pekanbaru terletak pada posisi 101°14´ 101°34 Bujur Timur dan 0°25´-0°45 Lintang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Kampar dan Siak
Selatan : Kabupaten Pelalawan
Barat : Kabupaten Kampar
Timur : Kabupaten Pelalawan

Sebagai sebuah kota moern, Kota Pekanbaru secara berkelanjutan dilengkapi dengan infrastruktur/ fasilitas umum yang semakin baik. Dengan tersedianya transportasi darat, laut, serta udara, kota-kota besar dan negara-negara tetangga dapat dijangkau melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II. Pelabuhan kapal dan ferry di Sungai Siak dan jaringan jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan seluruh kota-kota di Pulau Sumatera bahkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Infrastruktur penting lainnya adalah Jaringan Listrik,Air Bersih, Layanan Kesehatan, dan Perbankan juga telah tersedia. Pemerintah Daerah juga telah mendukung berdirinya Perguruan Tinggi untuk membawa masyarakat Riau ke arah pendidikan yang semakin baik. Empat Universitas Negeri dan Swasta dan sejumlah Perguruan Tinggi dari berbagai disipin ilmu dapat ditemukan di Kota Pekanbaru. Dalam rangka mendukung jalannya kegiatan dunia usaha, Kota Pekanbaru juga telah memiliki 33 Bank Pemerintah dan Swasta

Sejarah Riau

Rabu, 06 April 2011
Posted by ridhohidayat
Tag :
PENGISIAN PROVINSI RIAU 1958 - 1966

a. Periode 5 Maret 1958 - 6 Januari 1960
Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II :

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Pemindahan Ibukota
Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.

Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

b. Periode 6 Januari 1960 - 15 Nopember 1966
Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :

1. Wan Ghalib
2. Soeman Hs
3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipik Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula pula apa yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsur Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi parta-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideologi yang bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinanan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal. Atas dasar Nasakomisasi ini, maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa, maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

1. Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
2. Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas
3. Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer
4. Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf
5. Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim
6. Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.

Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.

Tetapi nyatanya pemeritah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepualaun Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepualauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.

Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang tebatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsarahan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.

Pada tahun-tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.

Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasilais menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami Cs mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Cina yang berkewargaan negara RRC memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau mengadakan konsolidasi dan Show of force dalam memperingati Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, jadi sehari mendahului waktu peringatan yang sebenarnya. Tindakan selanjutnya; PKI beserta ormas-ormasnya memboikot sidang pleno lengkap Front Nasional Riau yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kaharuddin Nasution pada tanggal 30 September 1965. Ternyata kegiatan dan pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya adalah untuk merebut pemerintahan yang syah. Kondisi ini akhirnya bisa di akhiri, perjuangan generasi muda Riau tidak sia-sia, rezim Orde Lama di Riau tamat sejarahnya dan Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 Nopember 1966. Mulai saat itu tertancaplah tonggak kemenangan Orde Baru di Riau.

Dengan diangkatnya Kolonel Arifin Achmat sebagai care taker Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/4/43-1506. pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada tanggal 15 Nopember 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Riau dengan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/67. Maka Menteri Dalam Negeri mengesyahkan pengangkatan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Kepala Derah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan Surat Keputusan No. UP/6/1/36-260, tertanggal 24 Februari 1967. Surat Keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor : 146/M/1969 tertanggal 17 Nopember 1969.

Hingga sekarang pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 - 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 - 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 - 1978
4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 - 1980
5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
6. H. Imam Munandar Periode 1980 - 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plt) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. H. Soeripto Periode 1988 - 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 - 2003
11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - 2008
12. Wan Abu Bakar (Plt) 2008
13. H.M. Rusli Zainal Periode 2008 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 11 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota (10) Pekanbaru, (11) Dumai.
Welcome to My Blog

Popular Post

- Copyright © Dari Mata Sang Petualang -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -